LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Visi dan Misi


Visi :

“Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”

Maju : Suatu kondisi masyarakat dengan tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan terus meningkat serta lebih merata pembagiannya. Sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang secara terpadu dengan sektor pertanian serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Bangsa yang maju juga ditandai oleh tingkat pendidikan dan kesehatan penduduknya yang tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan. Bangsa yang maju pada umumnya adalah yang menganut demokrasi, dengan sendirinya yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya terjamin hak-haknya, yang terjamin rasa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang makmursecara ekonomi, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, derajat pendidikan tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak- haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Berdaya saing : Suatu kondisi masyarakat yangmemiliki kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitasnya. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

 

Misi :

 

1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif;

2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan;

3. Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif;

5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum, dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan

 

Latar belakang :

 

 Fenomena globalisasi diikuti oleh munculnya kompetisi yang semakin ketat dan dinamis, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuan negara di bidang ekonomi akan berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas dan daya saingnya. Pada sisi lain, percaturan global juga diwarnai munculnya gagasan kerjasama partnership antar negara, untuk mewujudkan sinergi pembangunan. Pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasitas, kinerja, dan daya saing di segala bidang. Dalam kerangka itu Kabinet Kerja telah merumuskan Nawacita sebagai program prioritas pembangunan nasional. Implementasi Nawacita perlu didukung pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi aktif dalam percepatan pembangunan.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk memenuhi ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNo. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut aturan pelaksanaannya, maka setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati I-2

terpilih, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusun RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut sehingga mampu meningkatkan peran dan posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan hasil evaluasi RPJMD yang telah dilakukan terhadap tahun pelaksanaan 2018 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD ini dilakukan agar arah pembangunan dapat lebih terarah dan lebih terukur.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 dilaksanakan melalui pentahapan penyusunan RPJMD dengan lima pendekatan, yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Perubahan RPJMD telah melibatkan dan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan elaborasi lebih rinci dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan implementasi tahapan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahun 2017-2022 berada pada tahap kedua (2016-2020) yang diarahkan pada pengembangan I-3

semua aspek, yaitu: peningkatan serta perluasan aspek fisik dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi serta peningkatan mutu produk. Pada tahap ini mulai berkembangnya peran pengetahuan dan teknologi melalui penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA).

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik nasional, provinsi, dan daerah sekitarnya yang berbatasan langsung dengan daerah Tulang Bawang Barat. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 memuat: arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peerubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang berisi penjabaran kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu lima tahun. Pelaksanaan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

 

Tupoksi :