LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar Hukum


DASAR HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

 

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi  Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. (dicabut)
  3. Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Standar  Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

 

Tujuan JDIHN :

  1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan terintegrasi dan informasi hukum dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diaskes dengan mudah.
  3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota.