LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Struktur Organisasi

 

BAGIAN  HUKUM

 

PENYUSUNAN PRODUK

HUKUM DAERAH

 

INVENT.

PRODUK HUKUM

 

 

BANTUAN HUKUM

 

 

 

...Selengkapnya

Latar Belakang

-Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang.  Kabupaten Tulang Bawang sendiri mempunyai luas wilayah 6.851,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 (dua puluh Delapan) Kecamatan.  Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

-Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, peleksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.  Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan piblik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

-Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 9 (Sembilan ) Kecamatan yaitu; Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, KecamatanWay Kenanga, Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Batu Putih.  Kecamatan Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah keseluruhan 1.201,15 km2 dengan jumlah penduduk 272.498 jiwa pada tahun 2018.

-Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provibnsi Lampung tanggal 26 November 2008

...Selengkapnya

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten
    Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
    Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
    Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
    74).
     
...Selengkapnya

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum

Bagian Hukum Mempunyai Tugas Pokok ;

  • Memfasilitasi Dan Mengkoordinasikan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi Hukum, Dan Bantuan Hukum.

 

Bagian Hukum Mempunyai Fungsi ;

  • Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Pembulatan Konsepsi Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh; 
  • Penelaahan Dan Pengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyiapan Bahan Rancangan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh; 
  • Pelayanan Dan Pemberian Bantuan Hukum; 
  • Penyiapan Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Bantuan Hukum Kepada Semua Unsur Pemerintahan Daerah Atas Masalah Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas; 
  • Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi Hukum, Sosialisasi Dan Publikasi Produk Hukum; 
  • Merumuskan Pedoman Teknis Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Serta Kerjasama Dengan Lembaga/Luar Negeri;
  • Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya. 

 

Subbagian Penyusunan Produk Hukum Daerah Mempunyai Tugas Pokok :

  • Mengkoordinasikan Dalam Merumuskan, Menyusun, Menelaah Serta Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati.

 

Rincian Tugas Subbagian Penyusunan Produk Hukum Daerah Adalah Sebagai Berikut :

  • Menghimpun Dan Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, Kebijaksanaan Teknis, Pedoman Dan Petunjuk Teknis Serta Bahan-Bahan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  • Mencari, Mengumpulkan, Menghimpun Dan Mengelola Data Dan Informasi Yang Berhubungan Dengan Bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijaksanaan, Pedoman Dan Petunjuk Teknis Dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Menginventarisasi Permasalahan-Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh Dan Menyiapkan Bahan Petunjuk Pemecahan Masalah;
  • Menyiapkan Rancangan Produk Hukum Daerah Terdiri Dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Dan Instruksi Bupati;
  • Melakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja Instansi Terkait Sesuai Dengan Bidang Tugasnya Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Mempelajari Pedoman Dan Petunjuk Teknis Dibidang Penelitian Pengolahan Data Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Pemerintah Daerah;
  • Memantau Perkembangan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menyangkut Tugas Pemerintah Daerah;
  • Menyiapkan Bahan Dalam
    Rangka Menyusun Kebijakan Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tugas
    Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh;
  • Menghimpun Dan Mengevaluasi
    Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Tiyuh Yang Tidak Efektif Pelaksanaannya;
  • Mengadakan Evaluasi Dan
    Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertentangan Dengan Norma-Norma
    Hidup Didalam Masyarakat;
  • Menghimpun, Mengkaji Dan
    Meneliti Hal-Hal Yang Menimbulkan Masalah Sosial/Kerusuhan Antar Warga
    Masyarakat Sebagai Bahan Bagi Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan,
    Pembinaan Sosial Masyarakat;
  • Menyiapkan Rancangan
    Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah;
  • Melaporkan Kepada Pemerintah
    Produk Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan;
  • Pelaksanaan Tugas Lain Yang
    Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.














...Selengkapnya

Visi dan Misi

1 . VISI :

     "Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing"

 

2 . MISI :

    - Mengembangkan Sumberdaya Manusi (SDM) Yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.

    - Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Kokoh, Merata dan Berkelanjutan.

 

 

...Selengkapnya

  • «
  • 1
  • »